uu no 4 tahun 1984. No. uu no 4 tahun 1984

UU Wabah Penyakit. Nomor: 6 TAHUN 1984 (6/1984) Tanggal: 21 JULI 1984 (JAKARTA) Sumber: LN 1984/28; TLN NO. UU No. TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : (1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup no. 12 tahun 2011 9. 20 Tahun 2016; serta Pergub No. 4, LN. 1 tahun 1974 - Pengertian Anak Menurut UU No. 3268, LL SETNEG : 5 HLM. 3317, website. 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. 1984/ No. Bahwa UU No. Download. Hak karyawan atau pekerja ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun. b. 1 Tahun 1984 Dewan Pers DETAIL PERATURAN Abstrak. 17 tahun 1973 11. maka kemungkinan pajak tersebut masuk di dalam tahun takwin 1984. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut. jogloabang Jum, 08/23/2019 - 20:00. 9, TLN NO. 1968/ No. 4, LN. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 4 Tahun 2004) dinilai sudah tidak mampu. 15 Tahun 1985 Ketenagalistrikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1962/ No. 4. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (UU/1984/7) (1984) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1974/ No. 28, TLN. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang. Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. PP No. Contohnya adalah perjanjian milik beding, yaitu perjanjian antara debitur dan kriditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. UU No. 000. 2822 , LL SETNEG : 3 HLM. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 47 penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1984 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1984BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ; Pasal 21 ; Pasal 22 ; Pasal 23 ; Pasal 24 ; Pasal 25 ; Pasal 26 ; Pasal 27 ; BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN. METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) NO. 12 tahun 2011 9. PERUM. BERIKUTNYA. Bukit, b. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang (UU) NO. 1984/ No. SOEHARTO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 24 Juli 1984 Judul. No. Perbedaan yang nampak dalam ke tiga perundang – undangan ini adalah : • UU. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Berdasarkan analisis situasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan lingkungan hidup, kondisi lingkungan, dan perubahan kehidupan sosial dan budaya termasuk perilaku sosial, ada kecenderungan. WABAH PENYAKIT MENULAR. Dalam hal ini, dasar hukum K3 kebakaran adalah UU No. 1Sejarah Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Indonesia 2. Undang-undang Pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). Masih Berlaku. R. Ayat. 1968/ No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU No. Ihram. rtf Author: SIPUU Created Date:Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu :. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. com. 3. LoginUU No. 23 thn 1997. id. UU No. UU 8 1983. Isi UU Sisdiknas. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a. 40 Tahun 1991, Perpres No. UU Nomor 6 Tahun 1984. Perkara ini ini khusus untuk pelanggaran protokol Kesehatan saat . 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Diubah dengan : UU No. Uu no 4 1984 - Download as a PDF or view online for free. bahwa. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women). Mengubah : UU No. 1. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang 3. 4 Tahun 1984. Unduh. 34 Tahun 2003, UU No. UUD Nomor UUD TAHUN 1945. 42 Tahun 2009) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 40 tahun 1991 12. F. go. 4, LN. kebutuhan masyarakat yang mana UU No. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan. . 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. Undang-undang (UU) No. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984) Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA) Sumber : LN 1984/22; TLN NO. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 560 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. KETENTUAN PIDANA Pasal 14 ayat 1 : Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional; b. go. xvi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Peraturan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Sumber Referensi Lainnya Hamara, Tegar. Dasar hukum : UU No. 4 tahun 1984; UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit dan UU No. 20 tahun 1968 10. I. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Judul. id : 3 HLM. 21 Tahun 2020; Permenkes No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (â UU Wabah Penyakit Menular 1984â ), dinyatakan secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak warga yang wajib dipenuhi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi terkait saat terjadinya wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan. 9 Drt Tahun 1956; UU No. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia: 1. UU No 4 Tahun 1982, mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar. 31 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 1994) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Diunggah oleh Wafiyati Khairunnisa. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 6 Tahun 1984 tentang Pos UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. UU No. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Penanggulangan wabah/KLB penyakit menular diatur dalam UU. pidana kurungan selama-lamanya 1 (tahun) dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. Peraturan Perundang-undangan. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa 2014, No. UU No. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 3. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana UU ini secara substansi meneguhkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakitnya, yang dalam Pasal 1 huruf a, menyebutkan Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahapan terdaftar ini, tentunya harus segera naik ke tahap pembahasan, karena terjadinya wabah dan penyakit menular tidak mudah untuk dapat di prediksi kapan kemunculannya dan kapan hilangnya. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TERKAIT BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN; Permenkes 149 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik. Undang-undang (UU) NO. 4 Tahun 1996 yang berbunyi: "Ancaman yang dapat dikenakan antara lain mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU No. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984. Catatan : Mencabut UU No. METADATA PERATURAN. 30 Tahun 2014, UU No. UU No. 6 Tahun 2018, PP No. Nomor. 36 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. PP No. Microsoft Word - UU No. Sementara itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Phone: +62 21 - 2270 -. LIHAT UNDUH. 2. UU No. 24 Tahun 2007; UU No. k. Tipe Dokumen. UU NO. PERHUBUNGAN. (2020). 4. NOMOR 4 TAHUN 1984. UU No. HSc. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 22, TLN. 33 Tahun 2004. Koentjaraningrat, 1984, Masyarakat Desa di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Nomor 9 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5. Undang-undang (UU) NO. 9 tahun 1967 2. (UU) NO. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. Faisal Santiago, S. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 5, LN. Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V ; 7. 29 Tahun 1986. Rasuna Said. 03/MEN/1984 tentang UU No. 20 Tahun 1999, UU No. 2. (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).